Author: admin

Jayapura, Jubi – Indonesia merupakan negara dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Total luasan saat ini adalah 16,1 juta ha (Sawit Watch 2017) dengan penghasilan yang didapat dari sektor ini adalah lebih dari 200 Triliun rupiah. Tercatat pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tidak adanya transparansi pada proses perijinan dan tidak adanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini.

“Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang di lindungi oleh oknum aparat keamanan,” ungkap Maryo Saputra, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch dalam konferensi pers bersama Sawit Watch dan Walhi Papua di Jayapura, Jumat (29/12/2017).

Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, lanjut Maryo, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua. Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua. Data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

Maryo menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu dikemudian hari. Saat ini saja dapat dilihat bersama, dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua. Mulai dari konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat dan tentu dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat diberbagai media saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ais Rumbekwan, Ketua Walhi Papua mengatakan investasi perkebunan kelapa sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting tapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini. Bahwa berapa pun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari.

“Tidak lagi meberikan ijin pada sektor ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini, dan memaksa perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengembangkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta ijin untuk melakukan perluasan. Selain itu, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengmebangna perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut,” ujar Ais.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka Sawit Watch dan Walhi Papua  memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah :

1. Segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di tanah Papua sebagai prioritas utama. Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas Negara sebagai pemiliknya. Disisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat;
2. Segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai dengan tata aturan serta standar yang berlaku;
3. Mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini;
4. Tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. (*)