Blog

Home » Blog

Tapanga Rarua applies for the registration of Holy (Healing) Water

DailyPost – Former MP, Willie Jimmy Tapanga Rarua, the holder of the lease title for the land on which the miracle water in Luganville, Santo, is located and his wife Alvin Tapanga Rarua have applied to the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) in Port Vila to register the services under the name Holy (Healing) Water.

The application forms lodged with the VFSC were signed on April 25, 2017 and signed by the two applicants.

An accompanying Lands Records Office document shows that an Urban Commercial Lease dated April 17, 2007 between the Lessor, the Minister of Lands and the Lessees Willie Jimmy Tanaga Rarua and Alvin Tapanga Rarua is for 75 years.

In a letter to the Commissioner of the VFSC dated April 15, 2017, Mr. and Mrs. Tanpanga Rarua said that: “As proprietors of the Property Lease Title 03/1113/053 situated in Luganville, Espiritu Santo, we wish to register the name Holy or Healing Water that is currently being used by the trespassers into our property without our consent.”

“We are also concerned of the fact that while we allow the use of the water to be free, commercial entities such as Vanuatu Ferry, Vanuatu Cargo, Big Sister and other coastal shipping agencies and even Air Vanuatu are all providing special trips to the travelling public at discounted rates to travel to travel to Santo to bathe in the Healing Water in my property,” they wrote.

They alleged these entities are abetting and are in complicity with the traveling public to trespass into their property.

“We therefore request the Commissioner to assist us to register the words or Name ‘Healing (Holy) Water Limited’ in our favor as proprietors of the property.”

The name is to only apply to the water in Luganville and not any other place, they said.

Caretakers of the water source say that upwards to 1,000 people visit the Miracle Water site everyday and between 3,000 and 4,000 on public holidays and weekends.

These people are coming from all over the country including now from nearby New Caledonia.

Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922

May 12, 2017 Hukum AdatadminLeave a comment

Walhi Papua: Jangan beri rekomendasi sebelum ada Perdasus perlindungan hutan Papua

Ilustrasi Cenderawasih - IST — Ilustrasi Cenderawasih – IST

Jayapura, Jubi– Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, merupakan kebijakan atas komitmen semua pihak untuk melakukan penundaan atas banyaknya penyusulan izin baru pemanfaatan hutan dengan maksud melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Hal ini penting dalam rangka upaya penurunan emisi karbon degradasi dan deforestasii hutan di Indonesia.

Walhi Papua dalam press releasenya menyebutkan kebijakan penundaan moratorium pemberian izin baru ini, pada intinya merupakan bagian dari komitmen Indonesia sejak pemerintah Presiden SBY ikut menurunkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan ancaman pemanasan global.

“Masa pemerintahn SBY telah mengeluarkan Inpres No. 6/2013 tentang penundaan pemberian izin baru penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut,” kata Aiesh Rumbekwan Direktur Walhi Regio Papua dan Papua Barat dalam jumpa pers, Jumat,(12/5/2017).

Rumbekwan mengatakan di era kepemimpinan Presiden Jokowi tetap melanjutkan komitmen tersebut dalam pidato pada conference of the parties (COP21 UNFCCC diconference of he parties (COP) 21 UNFCCC di Paris 30 november 2015 lalu. Saat itu Jokowi berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dibawa Business as usual pada tahun 2030 dan 41 persen dengan dukungan internasional. Komitmen ini diturunkan sekaligus melanjutkan kebijakan sebelumnya melalui inpres No. 8/2017 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Dikatakan begitu pentingnya kebijakan ini sehingga Inpres No.8/2015 ditujukan kepada tiga menteri terkait pimpinan badan unit kerja pimpinan satuan tugas, Pimpinan satuan tugas dan di tingkat pusat para Gubernur dan Bupati/walikota seluruh Indonesia untuk menjalankan inpres tersebut dan kepada para gubernur bupati/walikota memerintahkan untuk melakukan menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru padaa kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru sebagai lampiran dari inpres .

“Hal ini dilakukan setelah melihat kenyataan bahwa ekspansi industry ekstratif terhadap hutan alam primer dan lahan gambut terus terjadi dan cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu,” katanya dalam jumpa pers.

Dia menambahkan meskipun sudah ada kebijakan moratorium izin pemanfaatan hutan dan lahan gambut, namun kenyataan moratorium tersebut di tanah Papua tetap saja terjadi ekspansi industry eksteratif yang cukup tinggi terutama perkebunan kelapa sawit

Sejauh ini lanjut dia nampak bahwa belum ada kepastian akan ada perpanjangan penundaan ataupun pengurangan atau bahkan penghentian ekspansi industri ekstratif terhadap hutan alam primer dan lahan gambut di tanah Papua sesuai esensi moratorium dimaksud. Sementara itu kata dia Inpres No.8/2015 sendiri akan segera berakhir pada 13 mei 2017.

“Yang dikeluarkan izin baru oleh pemerintah kepada industri eksteratif terutama perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam periode penundaan/moratorium dianggap merupakan bentuk konspirasi politik ekonomi antara korporasi dan pemerintah dengan dalil peningkatan perekonomian yang mengatasnamakan masyarakat adalah sesuau prematur karena tidak ada kenyataan bila belajar dari pengalaman yang ada, contoh apa yang terjadi antara PTPN II dengan masyarakat adat Arso di Keerom,” kata Rumbekwan.

Hal ini lanjut dia ditambah dengan keluarnya PP 13/2017 tentang perubahan atas PP No.26 /2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasioanal yang dinilai sebagai inkosistensi terhdap komitmen di Indoensia dan internasioanl.

Sementara itu menurut Foker LSM Papua, Decky Rumaropen dampak yang akan terjadi adalah pemberian izin tanpa mematuhi kebijakan moratorium memunculkan perlawanan masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah dan kekayaan alam SDA mereka yang dalam faktanya seringkali dipolitisir dengan isu di kriminalisir.

“Fakta bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi korban politik investasi dari kerja sama pemerintah dan koporasi, bahkan mereka kehilangan hak katas tanah dan ruang kelola terlebih kekayaan alam sebagai sumber penghidupan mereka,” kata Rumaropen.

Mencermati kondisi tersebut Walhi dan Foker LSM Papua meminta kepada pemerintah Papua dan Papua Barat agar menghentikan pemberian rekomendasi perusahaan industri ekstratif yang ingin berinvestasi di tanah Papua karena menunjukan bahwa kehadiran perusahhaan tidak memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat asli. Sebaliknya kata Walhi Papua dan Foker LSM Papua akan membabat habis potensi hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi yang semakin tinggi menimbulkan konflik berkepanjangan bagi masyarakat dengan bersekongkol bahkan menghilangan nyawa orang.

Lebih lanjut kata Walhi Papua dan Fokre LSM Papua meminta agar Pemerintah Papua dan Papua Barat melakukann upaya nyata melalui regulasi daerah dalam rangka menyelamatkan manusia dan hutan Papua serta membangun kemitraan strategis dengan masyarakat bagi pengelola hutan perkelajutan di tanah Papua.

Pemerintah Papua bersama intansi terkait lanjut Walhi Papua dan Fokre LSM Papua agar melakukan upaya nyata untuk mendesak pemerintah pusat terutama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dalam rangka implementasi Perdasus No 21./2008 tentang pengelohan hutan berkelanjutan di Papua yang lebih konkrit dalam mengakui hak masyarakat adat atas hutan di Papua. Hal ini lanjut Walhi Papua sangat penting agar sejalan dengan konteks budaya manusia Papua demi pengelolaan hutan lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus dapat mengurangi degradasi dan defrestasi hutan yang semakin tinggi.

“Kepada gubernur Papua Barat bersama instansi terkait untuk segera mengeluarkan Perdasus sebagai pelaksana UU Otsus dalam kaitan dengan pengelolahan berkelanjutan di Propinsi papua Barat dengan menyamin hak-hak adat atas hutan Papua,”kata Walhi Papua Aiesh Rumbekwan. (*)

Reporter :David Sobolim

redaksi@tabloidjubi.com

Editor : Dominggus Mampioper

May 12, 2017 UncategorizedadminLeave a comment

Stephen Hawking: Dalam 100 Tahun, Manusia Harus Lari dari Bumi

Fisikawan teoritis, Stephen Hawking telah merevisi pernyataannya sendiri, yang menyebut bahwa manusia hanya memiliki waktu kurang dari 1.000 tahun sebelum binasa dalam sebuah kepunahan massal.

Menurut Hawking, waktu bagi kita untuk tinggal di planet biru ternyata lebih sempit lagi. Ilmuwan berusia 75 tahun itu mengatakan, manusia harus meninggalkan Bumi dalam waktu 100 tahun sebelum menghadapi kepunahan.

“Dunia akan senang kalau kita bisa menyiapkan koper-koper kita dan pergi ke planet lain tidak dalam 1.000 tahun, tapi dalam 100 tahun mendatang,” kata dia seperti dikutip dari VOA News, Sabtu (6/5/2017).

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam sebuah film dokumenter baru berjudul ‘Expedition New Earth’ atau ekspedisi mencari dunia baru, yang akan disiarkan oleh BBC.

Manusia, tambah penulis buku A Brief History of Time itu, harus mencari tempat tinggal lain di luar Bumi agar bisa bertahan hidup.

Sebab, Bumi pada masa depan diprediksi tak akan lagi ramah akibat perubahan iklim, epidemi, dan pertumbuhan penduduk yang kelewat pesat.

Tak hanya itu, planet manusia juga menghadapi kemungkinan terkena tabrakan asteroid yang pernah memusnahkan hewan-hewan raksasa, termasuk dinosaurus, dan banyak jenis kehidupan lain pada 65 juta tahun lalu.

Ancaman lain datang dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), ketika mesin-mesin bangkit dan menyusul manusia dalam persaingan evolusioner.

Untuk itulah, generasi masa depan manusia harus menemukan cara agar kita bisa berpindah dan menciptakan koloni di planet lain.

“Kita harus berpindah ke angkasa luar demi masa depan umat manusia,” kata dia. “Saya tak yakin kita akan bertahan dalam kurun waktu 1.000 tahun tanpa melarikan diri dari planet yang rapuh ini.”
Ilustrasi tubrukan asteroid dengan Bumi (Discovery)© Disediakan oleh PT Kreatif Media Karya Ilustrasi tubrukan asteroid dengan Bumi (Discovery)
Meski demikian, dalam pidatonya di Oxford University, Hawking menyerukan optimisme.

“Ingatlah untuk selalu melihat bintang-bintang, bukan apa yang ada di bawah kaki Anda. Cobalah untuk memahami apa yang Anda lihat, bertanya-tanya tentang apa yang membuat alam semesta ada. Teruslah menjadi penasaran,” kata dia.

“Betapapun sulitnya kehidupan, selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil. Itu penting agar Anda tidak menyerah begitu saja,” kata Hawking.
Stephen Hawking dan Teori Pencarian Alien© Disediakan oleh PT Kreatif Media Karya Stephen Hawking dan Teori Pencarian Alien
Dalam waktu relatif dekat, Stephen Hawking berencana akan melakukan perjalanan ke luar Bumi. Hal itu dimungkinkan setelah Richard Branson menawarinya tempat duduk di Virgin Galactic.
Berburu Alien Dibiayai Stephen Hawking, Berminat?© Hawking akan mendanai perburuan alien ini senilai $100 juta dolar bagi siapa pun yang ingin berparti… Berburu Alien Dibiayai Stephen Hawking, Berminat?

Sumber: http://www.msn.com/

May 7, 2017 Hukum AlamadminLeave a comment

Satgas Kuta tangkap dua warga saat nyepi

Kuta, Jubi – Satgas Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, menangkap dua warga Sumbawa yang melaju dengan sepeda motor menuju kawasan Kedonganan saat umat Hindu Bali sedang merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1939.

“Saat ini, kedua orang yang ditangkap di kawasan Kartika Plaza Kuta itu telah diamankan di Kantor Satgas Pantai Kuta hingga perayaan Nyepi berakhir,” kata Kepala Satgas Pantai Kuta, Wayan Sirna, di Kuta, Selasa ( 28/3).

Katanya, kedua warga Sumbawa yang ditangkap itu mengaku tidak tahu bila hari Selasa (28/3) merupakan perayaan Hari Suci Nyepi.

Kedua warga Sumbawa yang diidentifikasi bernama Yohannes dan Marino itu akan diberi pembinaan dan sanksi oleh pihak Desa Adat Kuta.

Saat Nyepi, ribuan petugas keamanan desa adat (pecalang) siaga di 1.480 desa adat (pekraman) di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali untuk mengamankan pelaksanaan Catur Tapa Brata Penyepian menyambut Tahun Baru Saka 1939.

Para pecalang di masing-masing desa pekraman itu berkoordinasi dengan Bendesa Adat setempat untuk mengawasi pelaksanaan pelaksanaan Catur Tapa Brata Penyepian (empat pantangan) saat Nyepi itu.

Dispensasi penggunaan kendaraan maupun sepeda motor pada saat Hari Suci Nyepi hanya dikeluarkan oleh Desa Pekraman untuk kepentingan yang mendesak seperti orang sakit dan melahirkan.

Data Polda Bali mencatat rangkaian kegiatan Nyepi pada 24-29 Maret 2017 diamankan oleh 27.917 orang petugas keamanan yang meliputi 5.626 polisi dan 22.291 pecalang.

Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Petrus Golose mengajak masyarakat setempat untuk menjaga kondusifitas suasana menjelang dan selama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1939. (*)

March 28, 2017 Hukum AdatadminLeave a comment

Pemkab Intan Jaya siapkan Rp10 miliar dana perdamaian

Ilustrasi Ibukota Intan Jaya - IST — Ilustrasi Ibukota Intan Jaya – IST

Jakarta, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya menyatakan, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 milliar untuk penanganan konflik Pilkada yang terjadi di daerah itu.

Bupati Intan Jaya, Natali Tabuni mengatakan dana untuk perdamaian digunakan untuk menyelesaikan konflik, rehabilitas rumah warga yang rusak, ternak termasuk pengobatan korban luka-luka serta bayar kepala enam orang yang meninggal.

“Dana sebesar itu kami sudah anggarkan di APBD 2017,” kata Tabuni kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/3/2017).
Ia mengatakan situasi di Intan Jaya sudah kondusif, dari pantauan langsung pemerintah daerah dan pihak keamanan.

“Kondisi secara umum sudah aman terkendali, dan para korban yang dirawat di rumah sakit Nabire dan Timika sudah dalam kondisi membaik, sehingga tidak ada yang perlu dikuatirkan,” ucapnya.

Saat ini, proses Pilkada Intan Jaya sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bupati mengimbau semua pihak tenang dan tidak menimbulkan kegaduhan. “Kalau ada pihak yang klaim sudah menang dan sebagainya diharapkan bisa menahan diri,” kata Tabuni.

Untuk proses perdamaian, pemerintah akan membentuk tim independen yang terdiri dari tokoh agama, gereja, pemuda dan stakeholder. Tim ini akan melakukan penanganan perdamaian di Sugapa.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 11 kabupaten, Papua untuk bersatu dan saling mendukung satu sama lain.

“Pilkada Papua hendaknya tidak sampai memecah belah persaudaraan, terlebih sampai menimbulkan konflik atau perang suku,” kata Tito.

Kapolri menyayangkan jika masyarakat di Papua terpecah belah hanya karena Pilkada. Untuk itu, wilayah pugunungan Papua akan menjadi perhatian khusus. “Kami lakukan itu karena kami sendiri tidak ingin terjadi konflik yang dapat merugikan dan mengorbankan masyarakat,” tambahnya. (*)

March 24, 2017 Hukum AdatadminLeave a comment

Success attracts success and failure attracts failure because of the law of harmonious attraction

In physics, positives attract negatives and vice versa, but in human relationships the opposite is true. Negative people attract only other negative people, while positive thinkers attract like-minded individuals. You will find that when you begin to achieve success more successes will follow.

This is the law of harmonious attraction. When riches begin to come your way, you’ll be amazed how quickly they accumulate.

Train your mind to visualize yourself acquiring a specific amount of wealth or achieving a certain goal — whatever you most desire. Then use self-suggestion to persuade your subconscious mind that you can achieve your goal, and put your plan into action.

When you use the tools that you have at your disposal to prepare yourself for success and visualize yourself as having already reached your objective, you can achieve any reasonable goal that you set for yourself.

Source HERE

December 11, 2016 Hukum AlamadminLeave a comment

Samoan Traditional Healers: Should we be concerned?

By Mathew Amituanai, November 10, 2016 10:48 AM

The first time I came across the phenomena of traditional healing was three years ago. I was a new graduate from the University of Otago and I had just started working for Samoa Rugby Union. At the time we were preparing for the IRB (as it was called then) Junior Rugby World Cup held in France so it was all very busy and exciting.

Many of the challenges I faced were ones that I expected; I needed to massage 30 people every single day or else the world would end, or I needed to wave the magic wand granted to me by my fairy godmother and make day old injuries disappear into thin air. I expected all of it and handled it like a boss.

One day a young Manu hopeful came to see me for pain he felt in his groin. I quickly realised that the anatomical integrity of the hip itself had not been compromised. The cause of the pain came from a swollen inguinal lymph node due to an infected cut on his foot. He also complained of pain and chills which was typical of an infection. Our team doctor prescribed the proper course of rest and medication to combat the infection.

He disappeared after that for months and came back with a foot that resembled an American football only slightly larger. When I asked him what happened he said his fofo or traditional healer had “soli”d his foot. This is a type of massage that requires the therapist to physically and repetitively stomp (soli) on the affected area. He was also told not take any medication as it got in the way of the “spirituality of the process”. He was assured without a doubt that he would have a speedy recovery and that he would be at 100% functional capacity for trials.

The foot was so deformed that I knew the infection had spread to the bone and he needed intravenous antibiotics straight away. I told him we were going to the hospital and the kid said he was fine (bless him, quaking and looking very sick, such a strong boy) I told him he could lose his foot or at worst die – if this was untreated and proceeded to call his parents. Of course the parents had complete faith that their son was cured and that the deformity was due to an after effect of the treatment he had received from the traditional healer, much to my dismay.

After threatening his position within the training squad, he was convinced (I can literally hear all the consent issues this is going to raise-cry me a river don’t care). He spent a good two weeks in the hospital being treated for severe septicaemia (blood poisoning from lots of toxins from lots of bacteria in his system) and they were able to save his foot.

I continued to face similar challenges throughout my 3 years at SRU: people kept getting their injuries and boils massaged which of course resulted in longer recovery times and even longer return to sports times.

Worse still I was challenged at every turn on why I didn’t massage boils and injured tissue. Even after running multiple educational sessions, this belief paradigm surrounding massage as it seemed synonymous with fofo (as we know it is more synonymous with solution) as the miraculous cure to all man’s ailment remained stoically ingrained in many of the athletes and dare I say it, even in the coaching staff.

My sister who is a medical doctor and my confidante working in the Emergency Department has very similar stories. Sometimes she is frustrated with people here in Samoa because it seems that the hospital is the very last resort for most people and traditional healers the first – which is ok if they didn’t almost always turn up half way to death’s door.

I want to bring light to the issue because it is one I feel requires public note.

I want people in Samoa to understand that Medicine and medical sciences, as imperfect as they seem, run on a system of research and review. Every clinician diagnoses and treats on three principles: the underlying proposed science, the clinical research that exists for that condition, and the clinical experience of the clinician. Data from thousands of clinicians and studies from all around the world is collected and methodological processes of reasoning out what ails a patient are always being researched and renewed for the purpose of improving patient care. The research provides standards and regulations to ensure that patients are safe.

My experience and the many experiences of the medical doctors I have spoken to express the same thematic statement: traditional healing methods contradict medical interventions and most times the reverse is also true.

I am certain that most traditional methods of healing especially for cancer and boils are contraindicated in physiotherapy.

To be fair I decided to do a little research into the literature about traditional healing in Samoa and as expected: super limited. The earliest written account that I could find was an excerpt from Dr. Arthur Whistles book Samoan Herbal Medicine that quoted directly from the Samoan Journals of John Williams from 1830-1832 by Richard Moyer where he describes the traditional Samoan Healer or Taulasea.

Williams wrote that the health of a Samoan individual is comprised of a balance of four relationships; the individuals’ relationship with himself, with the environment, with the community and with the spirits.

A problem with any of these relationships will cause the person to fall ill and the taulasea is one to determine where the imbalance existed, remedied the situation and cure the ill. The best example given by the author is that of a young man who defiled the resting place of his ancestors. He fell sick but the taulasea was able to find the reason, have the young man confess his treason clean the mess he made and regained health. Of course the taulasea is also skilled in the use of poultices and salves from herbs in the treatment of bodily maladies. They seem to communicate with spirits directly where required.

The methods of traditional healers nowadays seems to have deteriorated quite a bit to massaging with leaves and mixing various concoctions to drive out spirits in which it seems is required in ALL cases.

To my horror I found that in Samoa, traditional healers were categorised as Allied Health Professionals under the Allied Health Act 2014, the very same act that regulates and mandates practise and professional conduct for Physiotherapists, Occupational Therapists, Optometrists and Speech Language Therapists. The very same group of people whose methodology not only contradict medical practises but causes actual harm to patients.

I wonder how the Ministry of Health plan to regulate the professional practise and conduct of a field that has no governance in terms of practise?

If I suddenly decide that I am a traditional healer – am I one?

The danger lies in the fact that people will listen to these individuals who could be dishing out the most quack cures that could worsen medical conditions immensely.

I feel this is an affront to anyone who has had formal medical training. It is irresponsible to allow people to practise something that has no structure and cannot be regulated and most importantly directly impacts people’s health outcomes.

It is my hope that whoever reads this will at least take a moment to employ some basic brain power and make an informed decision. I always encourage my patients to take responsibility for their own health.

Take the time to get to know what it is that your body needs to maintain or become healthy, from actual professionals whose degrees are valid. At the end of the day, no one is responsible for your health but you.

The views expressed herein are my own and do not reflect the views of my employer.

November 12, 2016 UncategorizedadminLeave a comment

Fanged frogs, blind snakes among New Guinea’s new creatures: WWF

By Karl Malakunas – NationalPost

A large green tree-dwelling frog, Litoria dux, that was discovered on the northern side of the Huon Peninsula

MANILA — A frog with fangs, a blind snake and a round-headed dolphin are among more than 1,000 new species recently found on the incredible Melanesian island of New Guinea.

Scientists made the astounding discoveries, which also included a river shark and dozens of butterflies, on New Guinea at a rate of two a week from 1998 to 2008, WWF said in a new report on the island’s natural habitat.

“This report shows that New Guinea’s forests and rivers are among the richest and most biodiverse in the world,” said Neil Stronach, the group’s Western Melanesia program representative.

New Guinea, divided between Indonesia in the west and Papua New Guinea to the east, has one of the world’s least spoilt and most stunning ecosystems.

Its rainforests are the third biggest in the world after the Amazon and the Congo, and, while the island covers just 0.5% of the Earth’s landmass, it contains up to 8% of the world’s species, the WWF says.

What was previously known about New Guinea’s biodiversity was already breathtaking, such as the world’s biggest butterfly with a 30-centimetre wingspan — and giant rats that can grow up to a metre long.

Scientists believe that one square kilometre of the island’s lowland rainforest may contain as many as 150 bird species.

The 1,060 species confirmed by researchers as new discoveries in 1998-2008 are believed to have only scratched the surface of the island’s dazzling ecosystems.

“Such is the extent of New Guinea’s biodiversity that new discoveries are commonplace even today,” WWF said in its report, Final Frontier: Newly Discovered Species of New Guinea.

One of its most notable finds is a round-headed, snub-finned dolphin, which swims in protected, shallow coastal waters near rivers and creek mouths.

Discovered in 2005 in Papua New Guinea, it was the first new dolphin species recorded anywhere in the world in three decades, and is now known to also exist in Australia, WWF said.

Another of the 12 mammals was an anteater named in honour of British naturalist Sir David Attenborough, Sir David’s Long-beaked Echinda or, scientifically, Zaglossus attenboroughi.

One of the 134 frogs discovered was dubbed Litoria sauroni because its striking red and black spotted eyes reminded scientists of the evil character Sauron in the Lord of the Rings movies.

Another new frog was notable because of its tiny size — just one centimetre in length — while one had vampire-like fangs.

Nine snail species, some so colourful as to be almost unrecognizable from the backyard-garden-type variety, were among the 580 new invertebrates discovered.

One of the snails was bright yellow, while another was green and yellow.

Among the other new invertebrates was a apricot-coloured crayfish, part of the family of creatures called “yabbies” in Australia and some other parts of the world.

WWF said the most extraordinary freshwater discovery was a 2.5-metre-long river shark found in Papua New Guinea that has since also been located in northern Australia.

Of the 43 reptiles discovered, one could claim to be the most innocuous snake in the world — it was just 12-14 centimetres long, had scales over its eyes so it could not see, could not bite and had no venom.

Agence France-Presse

LATEST NEWS VIDEOS

October 22, 2016 Hukum AlamadminLeave a comment

5 Hewan Endemik Khas Papua

Endemik adalah suatu istilah untuk sebutan sebuah peristiwa yang menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, negara, atau zona ekologi tertentu. Untuk dapat dikatakan endemik suatu organisme harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Nah, kalau berbicara mengenai hewan endemik yang unik-unik di indonesia, Papua adalah surganya.

Berikut ini ada 5 Hewan Endemik Di Papua :

1. CENDRAWASIH MERAH

Cendrawasih merah atau dalam nama ilmiahnya Paradisaea rubra adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang, dengan panjang sekitar 33-cm, dari marga Paradisaea. Burung ini berwarna kuning dan coklat, dan berparuh kuning.

Burung cendrawasih merah jantan dewasa berukuran sekitar 72cm yang termasuk bulu-bulu hiasan berwarna merah darah dengan ujung berwarna putih pada bagian sisi perutnya, bulu muka berwarna hijau zamrud gelap dan diekornya terdapat dua buah tali yang panjang berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, dengan muka berwarna coklat tua dan tidak punya bulu-bulu hiasan.

Endemik Cendrawasih merah hanya bisa ditemukan di hutan dataran rendah pada pulau Waigeo dan Batanta di kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat.

Adanya Cendrawasih merah bermula dari poligami spesies. Burung jantan memikat pasangan dengan ritual tarian yang memamerkan bulu-bulu hiasannya. Setelah kopulasi, burung jantan meninggalkan betina dan mulai mencari pasangan yang lain. Burung betina menetaskan dan mengasuh anak burung sendiri. Pakan burung Cendrawasih Merah terdiri dari buah-buahan dan aneka serangga, dan seperti itulah ekosistem dari Cendrawasih merah.

2. HIU KARPET BERBINTIK

Kekayaan bawah laut Raja Ampat bersembunyi suatu spesies yang disebut “penguasa bayangan” perairan Raja Ampat, ya itu adalah Hiu Karpet (Hemiscyllium freycineti). Hiu ini memiliki habitat di laut dangkal dengan terumbu karang, pasir dan rumput laut yang lebat dan kondisi itu biasanya digunakan oleh Hiu Karpet Berbintik sebagai tempat yang sangat tepat untuk berkamuflase atau melindungi diri, atau mungkin pada saat berburu juga.

Spesies Hiu ini termasuk kategori hiu bambu atau famili Hemiscyllidae dan memiliki bentuk yang bisa dibilang unik yang dikarenakan oleh bintik-bintik kecil yang sedikit memanjang dan cenderung berwarna gelap pada rentang interval antara 8-9 baris di ekor dan kepalanya.

Meskipun hiu ini kelihatan kecil dan tidak berbahaya, namun para penyelam jangan pernah meremehkan makhluk ini, karena seringkali tampak mereka memakan ikan lain yang lebih besar, layaknya binatang predator lainnya.

3. KANGURU POHON MANTEL EMAS

Kanguru-pohon Mantel-emas atau dalam nama ilmiahnya disebut Dendrolagus pulcherrimus ialah sejenis kanguru-pohon yang hanya bisa didapat pada hutan pegunungan pulau Irian. Jenis binatang ini memiliki rambut-rambut halus pendek berwarna coklat muda. Leher, pipi dan kakinya berwarna kekuningan.

Sisi bawah perut berwarna lebih pucat dengan dua garis keemasan dipunggungnya. Ekor panjang dan tidak prehensil dengan lingkaran-lingkaran terang. Penampilan Kanguru-pohon Mantel-emas serupa dengan Kanguru-pohon Hias.

Perbedaannya adalah Kanguru-pohon Mantel-emas memiliki warna muka lebih terang atau merah-muda, pundak keemasan, telinga putih dan berukuran lebih kecil dari Kanguru-pohon Hias.

4. KASUARI GELAMBIR SATU

Burung kasuari ini memiliki satu gelambir. Hewan ini berbulu lebat, dan memiliki tinggi badan sekitar 160 cm dengan berat badan 55-85 kg. Burung kasuari bergelambir satu memiliki panjang kaki 45 cm. Kulit leher dan kepalanya tidak berbulu, panjang gelambirnya adalah sekitar 3 cm , yang berwarna kuning menggantung ke bawah. Burung ini tidak bersayap, hidup soliter. Hewan ini termasuk ke dalam golongan fruktifora atau hewan pemakan buah-buahan. Burung ini memiliki paruh dan sepasang telinga. Berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur.

Kasuari gelambir satu (Casuarius unappendiculatus) hidup di Indonesia dan Papua New Guinea. Daerah sebarannya di Pulau Papua adalah di bagian Utara pulau ini dan dari sinilah nama Inggrisnya berasal, Northern Cassowary.

5. NURI SAYAP HITAM

Nuri sayap hitam atau Nuri merah-biak, dalam nama ilmiah disebut Eos cyanogenia adalah sejenis nuri berukuran sedang, dengan panjang sekitar 30cm, dari suku Psittacidae. Burung nuri ini mempunyai bulu berwarna merah cerah, bercak ungu di sekitar telinga, paruh merah kekuningan, punggung hitam dan mempunyai iris mata berwarna merah. Burung jantan dan betina serupa.

Nuri Sayap-hitam hanya ditemukan di habitat hutan di pesisir pulau Biak dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih. Spesies ini sering ditemukan dan bersarang di perkebunan kelapa.

Nah itulah Sob, tentang lima endemik yang hanya ada di Papua dengan keinstimewaannya. Semoga yang ada di Papua bisa menjaganya agar tetap lestari ya, ya supaya keindahan alam kita tetap utuh dengan adanya binatang endemik Papua di atas.

October 22, 2016 Hukum Alamadmin1 Comment

Menyimak Wilayah Budaya dan Adat di Tanah Papua

Peta Wilayah Adat Papua di pulau New Guinea

Pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog Barat seperti GJ Held(1079), tentang Cultuur Provincies(provinsi kebudayaan), AA Gerbrands(1979) tentang Art Style Areas(Wilayah Gaya Seni) serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural.

Dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua(1983) terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya, editor Don AL Flassy cenderung mengelompokkan budaya Papua atas sembilan budaya antara lain,

Pertama, Wilayah Budaya Saireri. Yang masuk dalam wilayah budaya Saireri adalah

(a) Budaya Biak Numfor,Supiori.

(b) Budaya Yapen Waropen,

(d) Budaya Wandamen –Wamesa.

Kedua, wilayah budaya Kepala Burung-BomberaiDaerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai adalah,

(a) Budaya arfak-Manikion,

(b) Budaya Raja Ampat,

(d) Budaya Ogit Inansawatar, budaya Onim-Fatagar, dan Budaya Etna Arguni.

Ketiga, Wilayah Budaya Pantai Selatan. Daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan meliputi

(a) Budaya Asmat-Mimika,

(b) Budaya Muyu-Mandobo, dan

Keempat, Wilayah Budaya Orokolo. Daerah yang termasuk dalam wilayah Budaya Orokolo adalah

(a) Budaya Tores-Kaiwa,

(b) Budaya Oaiya-Wawombe,

(d) Budaya Motu.

Kelima, wilayah budaya Huwon. Daerah yang termasuk wilayah budaya Huwon adalah,

(a) Budaya Markham –Morobe,

(b) Budaya Orokaiva, dan

Keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia adalah,

(a) Budaya Kepulauan Bismarck,

(b)Budaya Solomon-New Hebrides/Vanuatu,

(d) Budaya New Caledonia.

Ketujuh, wilayah budaya Sepik. Daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah

(a) Budaya Sepik,

(b) Budaya Keram, dan

Kedelapan, budaya Dafonsoro. Daerah yang termasuk wilayah ini adalah

(a) Senetage-Vanimo,

(b) Buday Sentani-Tanah Merah,

(d) Budaya Sarmi Mamberamo.

Kesembilan, budaya Pegunungan Tengah(Central Higland). Daerah wilayah ini adalah

(a) Budaya Paniai-Baliem,

(b) Budaya Goroka –Chimbu, dan

Lima budaya Papua terdapat di Papua Barat dan Papua adalah lima wilayah budaya antara lain, budaya Saireri, budaya kepala burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Dafonsoro dan budaya Pegunungan Tengah.

Orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada dan terdapat tujuh wilayah adat antara lain,

Wilayah adat I (Mamta) terdapat sebanyak 86 suku, berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mamberamo.
Wilayah adat II, Sairei meliputi 31 suku di Teluk Cenderawasih, Biak, Yapen Waopen sampai di Yeretuar.
Wilayah adat III, Bomberai membawahi sekitar 52 suku berada di Kepala Burung berbatasan di Selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan Sorong.
Wilayah adat IV, Domberai, terdapat sebanyak 19 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni(kaimana) dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni wiilayah adat Bomberai.
Wilayah adat V, Anim Ha membawahi sekitar 29 suku berada Selatan Papua.
Wialayah Adat VI, Lapago sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Anim Ha dan Barat wilayah Me Pago.
Wilayah adat VII, Me Pago terdapat sekitar 13 suku.

September 16, 2016 Hukum Adatadmin1 Comment